Posted by: narulita08 | June 19, 2009

CONTOH AKTA PERJANJIAN KAWIN

PERJANJIAN KAWIN
[komparisi]
-Para Penghadap menerangkan bahwa mereka telah bersepakat untuk mengatur harta benda (kekayaan) mereka, sebagai akibat hukum dari perkawinan yang hendak mereka langsungkan, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
Pasal 1
1. Antara suami-isteri terdapat persatuan/percampuran harta (kekayaan), sehingga terjadi persatuan/percampuran harta berupa apapun juga, baik persatuan/percampuran harta lengkap menurut hukum maupun persatuan/percampuran laba dan rugi serta persatuan/ percampuran hasil dan pendapatan, kecuali yang tercantum dalam Daftar harta benda dari:
a. [misal] Tuan ___, tetap dipertahankan sebagai milik pribadi dan tidak termasuk dalam harta bersama yaitu:
1. Semua stock saham ___ yang telah diterima calon suami atau yang akan diterima olehnya di kemudian hari dari ___
2. Semua penghasilan (baik berupa pendapatan tunai atau deviden saham), apresiasi dalam nilai atau hasil penjualan saham tersebut dalam butir 1 maupun aset lainnya yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung yang menggunakan pendapatan, apresiasi dalam nilai atau hasil penjualan saham tersebut dalam butir 1.
3. [bersifat penegasan saja] Warisan yang diterima atas nama calon suami baik sekarang maupun diwaktu mendatang serta aset lain atas nama calon suami yang diperoleh olehnya baik secara langsung maupun tidak langsung dari hasil tersebut.
4. Semua aset tersebut dalam butir 1-3, sekalipun dari waktu ke waktu mereka dapat bercampur dengan kekayaan lain calon suami dan calon istri.
b. Nona ___ yang dipertahankan dan tidak termasuk dalam harta bersama yaitu:
[bersifat penegasan saja] Warisan yang akan diterima dari orang tua dan/atau hibah-hibah atau hibah wasiat yang diterima dari pihak lain, terutama yang berhubungan dengan pertanahan di wilayah Republik Indonesia.
2. Suami-isteri, masing-masing tetap memiliki harta (harta bawaan) yang dibawanya ke dalam perkawinan.
3. Semua hutang yang dibuat di dalam/selama perkawinan, menjadi tanggungan (dipikul oleh) bersama-sama antara suami-istri yang telah membuat/mengadakan atau menerima hutang itu.
Pasal 2
Suami-isteri, masing-masing berhak mengurus semua harta bawaan pribadinya, sedang yang didapat selama perkawinan sebagai hasil pekerjaannya menjadi milik bersama.
Pasal 3
1. Biaya untuk keperluan rumah tangga dan beban yang lain berkenaan dengan perkawinan, demikian pula untuk keperluan pemeliharaan serta pendidikan anak-(anak) yang dilahirkan dalam perkawinan mereka, buat seluruhnya menjadi tanggungan serta harus dipikul dan dibayar oleh suami.
2. Pengeluaran biasa dan sehari-hari untuk keperluan rumah tangga yang dilakukan oleh isteri, dianggap dilakukan dengan persetujuan suami.
Pasal 4
1. Barang-barang yang berupa pakaian, perhiasan, buku-buku, surat-surat, alat-alat dan perkakas yang berkenaan dengan pendidikan dan/atau pekerjaan dari masing-masing suami atau isteri baik yang suatu waktu terdapat, demikian pula yang terdapat pada waktu putusnya perkawinan mereka, merupakan hak milik dari masing-masing suami atau isteri yang menggunakan atau dianggap biasa menggunakan barang-barang itu; dengan tanpa diadakan penyelidikan atau perhitungan lebih jauh, barang-barang itu dianggap sama dengan atau sebagai pengganti dari barang-barang yang serupa itu yang dibawa ke dalam perkawinan mereka.
2. Semua perabot rumah tangga yang pada suatu waktu terdapat, demikian pula pada waktu putusnya perkawinan mereka, terdapat rumah suami-isteri, (terkecuali barang-barang yang menurut ayat 1 pasal ini, adalah milik suami), adalah milik bersama antara suami-isteri.
Pasal 5
Semua barang-barang tak bergerak/tetap, termasuk tanah dan kapal serta surat-surat berharga yang dimiliki sebelum perkawinan dilangsungkan adalah milik pribadi dari suami atau isteri, atas nama siapa harta itu tertulis (terdaftar).
Pasal 6
Semua harta (kekayaan) yang terdapat pada waktu putusnya perkawinan atau pisah meja dan ranjang, maka harta (kekayaan) yang berkenaan dianggap sebagai milik bersama dari suami-isteri, masing-masing berhak untuk bagian yang sama.
Tentang segala sesuatu sebagaimana tersebut di atas, dibuatlah Akta ini.
PENDIRIAN PERSEROAN KOMANDITER
[komparisi]
-Para Penghadap dalam kedudukannya sebagaimana tersebut diatas menerangkan terlebih dahulu dalam akta ini, yakni bermaksud untuk mendirikan suatu Perseroan Komanditer dengan tidak mengurangi izin dari pihak yang berwajib sepanjang mengenai pendirian perusahaannya, berdasarkan Anggaran Dasar sebagai berikut:
Pasal 1
Perseroan ini bernama Perseroan Komanditer ___ berkedudukan di ___ dengan cabang-cabang dan/atau kantor-kantor di tempat-tempat lain yang dipandang perlu atau ditetapkan oleh Para Pesero.
Pasal 2
Maksud dan tujuan Perseroan ini ialah: ___
Pasal 3
Perseroan ini didirikan pada saat penandatanganan akta ini, yakni pada tanggal ___ untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya.
-Masing-masing Pesero pada tiap-tiap akhir tahun berhak keluar dari Perseroan, dengan syarat memberitahukan kehendaknya itu minimal 90 (sembilan puluh) hari kalender sebelumnya kepada Pesero lainnya dengan surat tercatat atau dengan perantaraan surat juru sita.
-Dalam kejadian yang demikian, maka Pesero itu dianggap telah keluar dari Perseroan pada akhir tahun yang bersangkutan.
Pasal 4
Modal Perseroan tidak ditentukan jumlahnya dan setiap waktu ternyata pada buku-buku Perseroan, demikian juga bagian masing-masing Pesero di dalam modal Perseroan.
-Modal Perseroan sesuai dengan pembukuan dengan perbandingan sebagai berikut:
a.
sebanyak ___ % ( ___ persen)
dari modal yang disisihkan;
b.
sebanyak ___ % ( ___ persen)
dari modal yang disisihkan;
-Masing-masing Pesero dikreditir dalam buku-buku Perseroan pada rekening modalnya untuk setiap pemasukan dalam modal Perseroan yang telah atau akan dilakukan olehnya.
-Selain dari uang tunai, para Pesero Pengurus juga memasukkan dalam Perseroan berupa tenaga, kecakapan serta kerajinan untuk mengurus, menguasai serta menjalankan Perseroan dengan sebaik-baiknya.
-Modal Perseroan hanya dapat dimiliki oleh Warga Negara Indonesia, sehingga modal tersebut baik sebagian maupun seluruhnya tidak dapat dipindahkan kepada orang/badan asing, dan oleh karenanya maka para Pesero dalam Perseroan ini hanyalah terdiri dari Warga Negara Indonesia saja.
Pasal 5
Bertindak selaku Pesero Pengurus yang bertanggung jawab sepenuhnya atas Perseroan ini dengan segala harta-harta kekayaannya, masing-masing:
___ dengan memakai jabatan selaku Direktur;
Sedangkan bertindak selaku Pesero Komanditer dan oleh karenanya hanya bertanggung jawab sampai jumlah yang dimasukkannya dalam Perseroan, masing-masing:
___.
Pasal 6
Pesero Pengurus tersebut mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan dan oleh karenanya berhak untuk bertindak untuk dan atas nama Perseroan, mengikat Perseroan pada pihak lain pada Perseroan, serta menjalankan segala perbuatan baik yang mengenai pengurusan maupun yang mengenai pemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk:
a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk pengambilan uang dari kredit yang telah dibuka);
b. mengikat Perseroan sebagai penjamin;
c. membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas barang-barang tidak bergerak serta perusahaan-perusahaan untuk/dari Perseroan;
d. menggadaikan, memberatkan atau mempergunakan barang kekayaan Perseroan untuk jaminan sesuatu hutang;
-maka Pesero Pengurus harus mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari/atau akta-akta yang berkenaan turut ditandatangani oleh seluruh Pesero Komanditer.
-Pesero Pengurus tersebut dengan tidak mengurangi tanggung jawabnya berhak untuk mengangkat seorang atau lebih atau pun sesuatu badan sebagai kuasa untuk mewakili Perseroan dengan memberikan kekuasaan-kekuasaan tertentu.
Pasal 7
Buku-buku Perseroan ditutup setiap tahun pada akhir bulan Desember untuk pertama kalinya pada akhir bulan Desember tahun ___ (___).
-Sesegera mungkin setelah buku-buku Perseroan ditutup, maka dibuat neraca dan perhitungan laba-rugi yang setelah disetujui oleh Perseroan, ditandatangani oleh mereka sebagai tanda pengesahan.
-Pengesahan surat-surat itu membebaskan Pesero Pengurus sepenuhnya dari tanggung jawabnya terhadap semua tindakan yang dilakukannya dalam tahun buku yang lampau sepanjang tindakan-tindakan itu ternyata dari buku-buku Perseroan.
Pasal 8
Pekerjaan-pekerjaan untuk mengurus dan menjalankan Perseroan dibagi dan diatur oleh Pesero Pengurus.
Pasal 9
Pesero Komanditer pada setiap waktu kerja berhak untuk memeriksa kas, buku-buku dan/atau surat-surat Perseroan serta berhak masuk ke halaman-halaman, gedung-gedung dan/atau kantor-kantor yang dipergunakan oleh Perseroan.
-Pesero Pengurus wajib untuk memberikan keterangan-keterangan kepada Pesero Komanditer mengenai Perseroan yang dikehendakinya.
-Pesero Pengurus dapat diberi gaji bulanan yang jumlahnya ditetapkan oleh para Pesero semuanya dan setiap waktu dapat ditinjau kembali serta diubah menurut pertimbangan tertentu/keadaan.
Pasal 10
Laba bersih atau rugi menurut perhitungan laba rugi yang disahkan dibagi antara atau dipikul oleh para Pesero menurut perimbangan bagian mereka dalam modal Perseroan, demikian dengan ketentuan bahwa Pesero Komanditer tidak bertanggung jawab lebih dari pada modal yang dimasukkannya dalam Perseroan.
Pasal 11
Apabila salah seorang Pesero meninggal dunia, maka Perseroan tidaklah berakhir, akan tetapi dapat diteruskan oleh Pesero lainnya bersama-sama dengan (para) Ahli Waris tersebut bilamana menghendaki untuk meneruskan Perseroan.
-Jika terdapat lebih dari seorang Ahli Waris, maka mereka ini dalam Perseroan diwakili oleh salah seorang dari mereka atau oleh seorang kuasa yang ditunjuk oleh mereka.
Pasal 12
Bilamana salah seorang Pesero keluar dari Perseroan menurut Pasal 3 atau Pasal 14 atau bilamana salah seorang Pesero meninggal dunia sedangkan (para) Ahli Warisnya ternyata tidak menghendaki meneruskan Perseroan, maka Perseroan tidak akan berakhir/bubar, akan tetapi perusahaannya dapat diteruskan oleh para Pesero lainnya dengan kewajiban untuk membayar bagian yang menjadi hak Pesero yang keluar atau (para) Ahli Waris Pesero yang meninggal dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender sesudah keluarnya Pesero tersebut.
-Apabila salah seorang Pesero jatuh pailit, ditaruh di bawah pengampuan, atau karena sebab-sebab apa pun tidak lagi berhak atau berwenang untuk mengurus dan menguasai harta kekayaannya, maka Pesero itu dianggap sebagai telah keluar dari Perseroan, 1 (satu) hari sebelum peristiwa tersebut terjadi dan dalam keadaan demikian Perseroan berakhir, akan tetapi perusahaannya dapat diteruskan oleh Pesero lainnya dengan kewajiban membayar kepada wakil menurut hukum dari Pesero yang pailit ditaruh di bawah pengampuan atau karena apa pun juga tidak berhak mengurus dan menguasai harta kekayaannya itu dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sesudahnya bagian yang menjadi hak Pesero yang bersangkutan.
-Perhitungan bagian tersebut didasarkan pada angka-angka dari daftar perhitungan yang terakhir dengan mengindahkan pula apa yang dimaksudkan “goodwill” dari perusahaan-perusahaan Perseroan.
Pasal 13
Masing-masing Pesero hanya dapat melepaskan atau pun menggadaikan bagiannya dalam Perseroan dengan persetujuan Pesero lainnya, demikian pula untuk penerimaan Pesero baru.
Pasal 14
Apabila Perseroan menderita kerugian melebihi 75% (tujuh puluh lima persen) dari modalnya, maka Pesero Pengurus wajib memberitahukan hal tersebut kepada Pesero Komanditer dan masing-masing Pesero memiliki hak untuk dengan seketika keluar dari Perseroan.
-Pesero itu dianggap telah keluar dari Perseroan pada tanggal kehendaknya untuk keluar dari Perseroan itu diberitahukan kepada para Pesero lainnya dengan surat tercatat atau surat juru sita, serta ia berhak untuk menuntut bagiannya dalam Perseroan dengan seketika dan sekaligus.
Pasal 15
Apabila dapat dibuktikan bahwa Pesero Pengurus melalaikan kewajibannya untuk mengurus dan menjalankan Perseroan dengan selayaknya, atau melakukan Perseroan dengan selayaknya, atau melakukan tindakan-tindakan yang merugikan Perseroan, maka para Pesero lainnya berhak dengan seketika keluar dari Perseroan dan menuntut bagiannya dari Perseroan dengan seketika dan sekaligus.
-Dalam kejadian demikian, berlaku apa yang ditetapkan dalam Pasal 12 ayat terakhir serta Pasal 14 ayat terakhir.
Pasal 16
Hal-hal yang belum atau tidak cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diputuskan secara musyawarah untuk mufakat oleh para Pesero.
Pasal 17
Tentang akta ini dengan segala akibat dan pelaksanaannya, para Pesero memilih tempat kediaman hukum (domisili) yang umum dan tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri ___ di ___.
-[Penutup Akta].-


Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: