Posted by: narulita08 | June 6, 2009

The Long and Winding NOTARIES road!

Mudah-mudahan sebentar lagi, jalan panjang dan berangin bagi candidat notaris Indonesia segera berakhir. Diawali masa stagnasi dengan terseretnya Perkara SISMINBAKUM dari Departemen tuduh menuduh (Malaysian version) alias Hukum & HAM Indonesia, Justru jauh dari titik terang yang cukup memadai untuk dirujuk bagi para candidat, kapankah plang idaman selaku Notaris terpasang didepan kantor mereka? Belum lagi partai tambahan untuk menjadi Pejabat Pembuat Akta Tanah yang ibaratnya harus naik ring tinju disasana BPN dengan menantang kolega terbaikanya yaitu IPPAT, dan menurut kabar terakhir sedang dirancang program tersendiri yang tidak kalah rumit, panjang dan banyak biaya untuk menjadi seorang Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Jalan masih terentang lebar dan harapan belum mati, maka pilihan jalan yang terang dan cepat demi memperoleh kepastian bagaimana dapat tercapainya tujuan diatas, dari beberapa candidat di wilayah Jawa-Timur sekitar bulan Oktober tahun 2008, pernah berinisiatif untuk menggalang dukungan yang hasilnya lebih dari 200orang candidat telah terkumpul data pribadinya hanya dalam kurun waktu 1 minggu, ternyata banyak juga yang berdomisili di daerah Indonesia bagian Timur.

Data awal dari rekan-rekan senasib ini seolah ingin mencontohkan hipotesa general bahwa suatu kondisi yang dinamakan “ketertinggalan wilayah” di Indonesia ternyata hambatan utamanya justru datang dari system dan birokrasi itu sendiri. Ketertinggalan disini bukan hanya di intip melalui kalkulasi perekonomian namun akan menjadi lebih gawat jika ketertinggalan suatu daerah porsinya lebih banyak dibidang kepastian hukum, mengingat salah satu fungsi notaris dalam pelayanannya agar masyarakat dapat memperoleh kepastian dan hak-hak hukumnya. Tidak sedikit persengketaan muncul di tengah masyarakat karena mereka tidak mengetahui sejauhmana hak-hak hukum positip yang dimilikinya secara obyektif tanpa memihak.

Mengkritisi keadaan ini, berarti ada yang carut-marut dalam system hukum, bukannya menuduh kalau saja hal ini lebih ditujukan kepada posisi regulatornya /pemerintah serta badan yang menaungi profesi Notaris. dimana focus masalahnya adalah system pengangkatan seorang Notaris yang terkesan lamban bahkan ada yang menduga sebuah kesengajaan. Benarkah kelambanan ini dikarenakan adanya dua fungsi jabatan yang berbeda pada diri seorang Notaris,. yaitu selaku Notaris dan selaku selaku PPAT, sehingga prosesnya akan melibatkan dua instansi pemerintahan dengan demikian logika mudahnya ada dua rantai birokrasi, namun problem yang lebih menggiriskan adanya dugaan pratek penentangan terhadap hukum ditubuh birokrasi. Argumentasinya adalah, Jika ada dua macam jabatan pada seorang notaries berarti hal ini dengan sendirinya akan menafikkan pasal 15 ayat 2 huruf f Undang Undang tentang Jabatan Notaris No.30 tahun 2004, yang secara eksplisit menjelaskan fungsi seorang notaries adalah include dengan kewenangannya sebagai pejabat untuk tugas yang berkenaan dengan pembuatan akta-akta pertanahan, Namun dugaan ini perlu dikaji serta dibicarakan dalam forum yang lebih komprehensif serta sifat keterwakilan dari semua pihak yang terkait, apakah jalan panjang ini akan diakhiri dengan mengagendakan peyelesaian politik melalui badan legislative di periode mendatang ataukah melangkah ke Mahkamah Konstitusi, semoga!!
by Wahyu Narulita, SH,M.Kn
Alumnus Magister Kenotariatan UNAIR


Categories

%d bloggers like this: