BERANDA BACA

IMG_1556THE LONG AND WINDING NOTARIES ROAD !

By Wahyu Narulita, SH, M.Kn
Alumnus Magister Kenotariatan UNAIR (angkatan 2005)

Mudah-mudahan sebentar lagi, jalan panjang dan berangin bagi candidat notaris Indonesia segera berakhir. Diawali masa stagnasi dengan terseretnya Perkara SISMINBAKUM dari Departemen tuduh menuduh (Malaysian version) alias Hukum & HAM Indonesia, Justru jauh dari titik terang yang cukup memadai untuk dirujuk bagi para candidat, kapankah plang idaman selaku Notaris terpasang didepan kantor mereka? Belum lagi partai tambahan untuk menjadi Pejabat Pembuat Akta Tanah yang ibaratnya harus naik ring tinju disasana BPN dengan menantang kolega terbaikanya yaitu IPPAT, dan menurut kabar terakhir sedang dirancang program tersendiri yang tidak kalah rumit, panjang dan banyak biaya untuk menjadi seorang Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Jalan masih terentang lebar dan harapan belum mati, maka pilihan jalan yang terang dan cepat demi memperoleh kepastian bagaimana dapat tercapainya tujuan diatas, dari beberapa candidat di wilayah Jawa-Timur sekitar bulan Oktober tahun 2008, pernah berinisiatif untuk menggalang dukungan yang hasilnya lebih dari 200orang candidat telah terkumpul data pribadinya hanya dalam kurun waktu 1 minggu, ternyata banyak juga yang berdomisili di daerah Indonesia bagian Timur.

Data awal dari rekan-rekan senasib ini seolah ingin mencontohkan hipotesa general bahwa suatu kondisi yang dinamakan “ketertinggalan wilayah” di Indonesia ternyata hambatan utamanya justru datang dari system dan birokrasi itu sendiri. Ketertinggalan disini bukan hanya di intip melalui kalkulasi perekonomian namun akan menjadi lebih gawat jika ketertinggalan suatu daerah porsinya lebih banyak dibidang kepastian hukum, mengingat salah satu fungsi notaris dalam pelayanannya agar masyarakat dapat memperoleh kepastian dan hak-hak hukumnya. Tidak sedikit persengketaan muncul di tengah masyarakat karena mereka tidak mengetahui sejauhmana hak-hak hukum positip yang dimilikinya secara obyektif tanpa memihak.

Mengkritisi keadaan ini, berarti ada yang carut-marut dalam system hukum, bukannya menuduh kalau saja hal ini lebih ditujukan kepada posisi regulatornya /pemerintah serta badan yang menaungi profesi Notaris. dimana focus masalahnya adalah system pengangkatan seorang Notaris yang terkesan lamban bahkan ada yang menduga sebuah kesengajaan. Benarkah kelambanan ini dikarenakan adanya dua fungsi jabatan yang berbeda pada diri seorang Notaris,. yaitu selaku Notaris dan selaku selaku PPAT, sehingga prosesnya akan melibatkan dua instansi pemerintahan dengan demikian logika mudahnya ada dua rantai birokrasi, namun problem yang lebih menggiriskan adanya dugaan pratek penentangan terhadap hukum ditubuh birokrasi. Argumentasinya adalah, Jika ada dua macam jabatan pada seorang notaries berarti hal ini dengan sendirinya akan menafikkan pasal 15 ayat 2 huruf f Undang Undang tentang Jabatan Notaris No.30 tahun 2004, yang secara eksplisit menjelaskan fungsi seorang notaries adalah include dengan kewenangannya sebagai pejabat untuk tugas yang berkenaan dengan pembuatan akta-akta pertanahan, Namun dugaan ini perlu dikaji serta dibicarakan dalam forum yang lebih komprehensif serta sifat keterwakilan dari semua pihak yang terkait, apakah jalan panjang ini akan diakhiri dengan mengagendakan peyelesaian politik melalui badan legislative di periode mendatang ataukah melangkah ke Mahkamah Konstitusi, semoga!!

PP Ikatan Notaris Indonesia (INI) mendesak Badan Pertanahan Nasional (BPN) agar konsisten melaksanakan UUJN

Kapanlagi.com – Pengurus Pusat (PP) Ikatan Notaris Indonesia (INI) mendesak Badan Pertanahan Nasional (BPN) agar konsisten melaksanakan UU No 30/2004 tentang Jabatan Notariat (UUJN).
Sejak UU itu disahkan pada 6 Oktober 2004, kata Ketua Bidang Litbang PP INI Isyana Sadjarwo, di Gedung DPR Jakarta, Selasa, implementasi perangkat hukum itu masih menghadapi banyak kendala.
“Salah satu kendala itu adalah belum adanya persamaan persepsi antara kalangan notaris dan Depkum HAM dengan BPN terhadap Pasal 15 ayat 2f UUJN,” kata Isyana.
Pasal 15 ayat 2f UUJN tersebut pada intinya menyebutkan bahwa notaris berwenang membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan.
Sebelum lahirnya UUJN itu, notaris hanya berwenang membuat akta-akta di luar akta tanah, sementara pembuatan akta-akta tanah yang meliputi akta peralihan hak maupun pembebanan hak atas tanah dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).
Isyana menjelaskan bahwa ketidak sepahaman implementasi atas pasal itu oleh BPN telah berdampak pada terbengkalainya pelayanan kepada masyarakat yang hendak mengurus akta-akta atas tanah mereka.
“Dari kasus-kasus di lapangan akta peralihan hak yang dibuat oleh notaris yang bukan PPAT, Kantor Pertanahan setempat tidak mau melakukan pendaftaran atau memprosesnya,” ujarnya.
Padahal untuk peralihan maupun pembebanan hak atas tanah, di samping membutuhkan akta notaris juga diperlukan pendaftaran peralihan dan pembebanan haknya yang dilaksanakan Kantor Pertanahan setempat.
Selain itu, Isyana mengatakan, pelaksanaan secara konsisten UUJN juga mampu mengatasi masalah kelangkaan blanko akta yang telah terjadi sejak beberapa tahun terakhir ini.
Adanya kelangkaan blanko tersebut di masyarakat telah menyebabkan melambungnya harga yang semula resminya seharga Rp17.500/blanko menjadi lebih dari Rp100 ribu/blanko serta maraknya peredaran blanko ilegal.
Terkait dengan kebuntuan tersebut, Isyana mengatakan bahwa pihaknya juga telah meminta Komisi II DPR untuk membantu mencarikan solusi melalui rapat dengar pendapat umum (RDPU) komisi itu dengan PP INI beberapa waktu lalu.
Sementara itu anggota Komisi II (bidang pemerintahan dalam negeri, pertanahan dan pemberdayaan aparatur negara) dari FPG Mustokoweni menyatakan bahwa persoalan kelangkaan blanko akta berikut peredaran ilegalnya harus ditindak tegas.
“Bagaimanapun soal kelangkaan dan peredaran blanko ilegal ini bisa disebut sebagai korupsi yang harus diberantas karena rakyat kecil akan selalu menjadi korban mafia semacam itu,” katanya. (*/rsd)

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: