Posted by: narulita08 | December 30, 2010

ANTISIPASI KEBENARAN IDENTITAS PARA PIHAK

Dalam menjalankan tugas dan jabatannya, Notaris haruslah bertindak hati-hati agar tidak terjebak dalam permasalahan yang bisa mempersulit jabatannya tersebut. Seringkali kita mendengar ada kasus yang terjadi seperti pemalsuan terhadap KTP, Sertipikat dan dokumen-dokumen lainnya. Untuk mengantisipasi hal tersebut tentunya ada mekanisme yang telah ditentukan, misalnya dengan melakukan pengecekan Sertipikat di kantor pertanahan setempat. Sedangkan kartu identitas dalam hal ini KTP, tentunya notaris tidak akan melakukan pengecekan akan kebenaran KTP karena Notaris tidak ada kewajiban melakukan pengujian secara materiil thd KTP. Akan tetapi Notaris tentunya berhati-hati dalam masalah tersebut, supaya dikemudian hari tidak akan timbul hal-hal yang tidak diinginkan, untuk mengantisipasinya biasanya yang biasa kami lakukan adalah dengan meminta cap jempol kiri yang dibubuhkan di atas kertas foto copy KTP supaya sidik jari para penghadap bisa terdeteksi dan sebaiknya tinta yang dipergunakan adalah yang berkualitas bagus supaya tidak mudah luntur. Mudah-mudahan hal ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan supaya kita lebih tenang dalam menjalankan tugas dan jabatan kita sebagai Notaris maupun PPAT.

Posted by: narulita08 | July 23, 2009

JUAL BELI & BALIK NAMA SERTIFIKAT
Dalam keseharian kita, sering dijumpai beberapa pertanyaan seputar balik nama sertifikat yang hanya berdasarkan selembar kwitansi lunas dari Penjual atas pembelian tanah dan/atau bangunan. Beberapa orang menganggap hanya dengan menggunakan kwitansi lunas tersebut mereka sudah dapat melakukan balik nama sertifikat tanah yang mereka beli. Pada kenyataannya tidak semudah itu. Yang menjadi persoalan adalah jika si penjual sudah tidak bisa ditemui lagi atau sudah meninggal dunia, maka pembeli tersebut akan mengalami kesulitan dalam melakukan peralihan hak atas tanah dan bangunan dimaksud. Pada prakteknya, untuk dapat melakukan balik nama (dalam hal ini peralihan hak) atas tanah dan/atau bangunan, harus dilakukan dengan cara tertentu, yaitu jual beli, hibah, tukar menukar, atau inbreng (pemasukan ke dalam suatu perusahaan). Pada kesempatan ini akan saya bahas mengenai peralihan hak dengan cara jual beli.
Jual beli merupakan proses peralihan hak yang sudah ada sejak jaman dahulu, dan biasanya diatur dalam hukum Adat, dengan prinsip: Terang dan Tunai. Terang artinya di lakukan di hadapan Pejabat Umum yang berwenang, dan Tunai artinya di bayarkan secara tunai. Jadi, apabila harga belum lunas, maka belum dapat dilakukan proses jual beli dimaksud. Dewasa ini, yang diberi wewenang untuk melaksanakan jual beli adalah Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang terdiri dari:
1.PPAT sementara –> adalah Camat yang diangkat sebagai PPAT untuk daerah –daerah terpencil
2.PPAT –> Notaris yang diangkat berdasarkan SK Kepala BPN untuk wilayah kerja tertentu
Data-data apa saja yang harus dilengkapi untuk proses Jual Beli & balik nama tersebut?
Dalam transaksi jual beli tanah dan/atau bangunan tersebut, biasanya PPAT yang bersangkutan akan meminta data-data standar, yang meliputi:
I. Data tanah, meliputi:
a.asli PBB 5 tahun terakhir berikut Surat Tanda Terima Setoran (bukti bayarnya)
b.Asli sertifikat tanah (untuk pengecekan dan balik nama)
c.asli IMB (bila ada, dan untuk diserahkan pada Pembeli setelah selesai proses AJB)
d.bukti pembayaran rekening listrik, telpon, air (bila ada)
e. Jika masih dibebani Hak Tanggungan (Hipotik), harus ada Surat Roya dari Bank yang bersangkutan
II. Data Penjual & Pembeli (masing-masing) dengan kriteria
sebagai berikut:
a.Perorangan:
a.1. Copy KTP suami isteri
a.2. Copy Kartu keluarga dan Akta Nikah
a.3. Copy Keterangan WNI atau ganti nama (bila ada, untuk WNI keturunan)
b.Perusahaan:
b.1. Copy KTP Direksi & komisaris yang mewakili
b.2. Copy Anggaran dasar lengkap berikut pengesahannya dari Menteri kehakiman dan HAM RI
b.3. Rapat Umum Pemegang Saham PT untuk menjual atau Surat Pernyataan Sebagian kecil asset
c.Dalam hal Suami/isteri atau kedua-duanya yang namanya tercantum dalam sertifikat sudah meninggal dunia, maka yang melakukan jual beli tersebut adalah Ahli Warisnya. Jadi, data-data yang diperlukan adalah:
c.1. Surat Keterangan Waris
-Untuk pribumi: Surat Keterangan waris yang disaksikan dan dibenarkan oleh Lurah yang dikuatkan oleh Camat
-Untuk WNI keturunan: Surat keterangan Waris dari Notaris
c.2. Copy KTP seluruh ahli waris
c.3. Copy Kartu keluarga dan Akta Nikah
c.4. Seluruh ahli waris harus hadir untuk tanda-tangan AJB, atau Surat Persetujuan dan kuasa dari seluruh ahli waris kepada salah seorang di antara mereka yang dilegalisir oleh Notaris (dalam hal tidak bisa hadir)
c.5. bukti pembayaran BPHTB Waris (Pajak Ahli Waris), dimana besarnya adalah 50% dari BPHTB jual beli setelah dikurangi dengan Nilai tidak kena pajaknya.
Nilai tidak kena pajaknya tergantung dari lokasi tanah yang bersangkutan.
Contoh Perhitungannya:
-NJOP Tanah sebesar Rp. 300juta, berlokasi di wilayah bekasi:
Nilai tidak kena pajaknya wilayah bekasi adalah sebesar Rp. 250jt. Jadi pajak yang harus di bayar =
{(Rp. 300jt – Rp. 250jt) X 5%} X 50%.
Jadi, apabila NJOP tanah tersebut di bawah Rp. 250jt, maka penerima waris tidak dikenakan BPHTB Waris (Pajak Waris)
Sebelum dilaksanakan jual beli, harus dilakukan:
1. Pengecekan keaslian dan keabsahan sertifikat tanah pada kantor pertanahan yang berwenang
2. Para pihak harus melunasi pajak jual beli atas tanah dan bangunan tersebut.
Dimana penghitungan pajaknya adalah sebagai berikut:
-Pajak Penjual (Pph) = NJOP/harga jual X 5 %
-Pajak Pembeli (BPHTB) =
{NJOP/harga jual – nilai tidak kena pajak} X 5%

SERTIFIKAT TANAH HILANG
Sertifikat tanah merupakan bukti pemilikan seseorang atas suatu tanah dan bangunan. Oleh karenanya tentu saja harus disimpan baik-baik dan diperlakukan sebagaimana halnya surat berharga lainnya. Namun, bagaimana jika terjadi suatu ketika asli sertifikat tanah yang kita miliki hilang? Apakah berarti hak kita atas tanah tersebut juga hilang? Tentu saja tidak demikian, karena pada dasarnya asli sertifikat tanah yang kita miliki hanyalah merupakan salinan dari buku tanah yang disimpan pada Kantor Pertanahan setempat letak tanah. Jadi, apabila sertifikat tanah tersebut hilang, maka kita dapat mengajukan permohonan kepada kantor pertanahan untuk menerbitkan “Sertifikat Pengganti” atau lazim disebut juga sebagai: “Sertifikat Kedua”.
Syarat-syaratnya adalah:
Pemilik sertifikat mengajukan surat permohonan sertifikat pengganti, dengan melampirkan:
1.Surat laporan kehilangan serifikat tersebut dari polisi setempat
Untuk mengajukan laporan hilang, pemohon harus membawa:
a. copy sertifikat yang hilang tersebut.
b. Surat keterangan lurah setempat yang menerangkan bahwa memang benar ada tanah yang tertera dalam copy sertifikat tanah tersebut dan berlokasi di kelurahan itu.

2. Bukti pengumuman sertifikat hilang dalam Surat kabar sebanyak 2 X 2 bulan
3. Bukti pengumuman sertifikat hilang dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia sebanyak 2 X 2 bulan
4. Foto copy KTP pemohon yang dilegalisir
5. Bukti kewarganegaraan RI yang dilegalisir (WNRI)
6. Bukti pembayaran lunas PBB tahun terakhir
7. Aspek penatagunaan tanah jika terjadi perubahan penggunaan tanah
Untuk menerbitkan sertifikat pengganti, biasanya Kantor Pertanahan akan melakukan peninjauan lokasi dan melakukan pengukuran ulang untuk memastikan bahwa keadaan tanah tersebut masih seperti yang tertera dalam buku tanah dan copy sertifikat dari pemohon. Setelah dilakukan pengukuran, proses penerbitan sertifikat akan dilanjutkan. Apabila semua proses berjalan dengan normal, dalam arti tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan atau gugatan, maka sertifikat pengganti akan terbit dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah permohonan.
Walaupun sertifikat yang hilang dapat diterbitkan penggantinya, alangkah baiknya agar kita selalu berhati-hati dalam menjaga asli sertifikat tersebut. Karena hilangnya sertifikat tersebut bukan tidak mungkin nantinya akan disalah gunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab

Posted by: narulita08 | July 4, 2009

CONTOH-CONTOH AKTA NOTARIIL

PERJANJIAN SEWA MENYEWA KAPAL

Pihak Pertama (yang menyewakan);

Pihak Kedua (yang menyewa);
-bahwa Pihak Pertama dengan ini menyewakan dan menyerahkan serta memindahkan kepada Pihak Kedua yang dengan ini menyewa dan menerima penyerahan serta pemindahan dari Pihak Pertama berupa:
-sebuah kapal ___ bernama ___, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal ___, Nomor ___, dibuat dari baja, dengan ___ geladak, dan ___ cerobong asap dan dilengkapi dengan mesin induk merek ___ BHP dipergunakan untuk pelayaran laut dengan ukuran-ukuran sebagai berikut:
-Panjang : ___ M
-Lebar : ___ M
-Dalam :___ M
-Isi kotor (GT) : ___ M3
-Isi bersih (NT) : ___M3
-Tanda selar : ___ Nomor ___.
kapal tersebut dibuat di ___, dalam tahun ___ sebagaimana diuraikan dalam Grosse Akta Pendaftaran Hak Milik Kapal yang dikeluarkan oleh Departemen Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Direktorat Perkapalan dan Pelayaran Kantor Pendaftaran Kapal-Kapal di ___ Nomor ___ tertanggal ___ tertulis atas nama Pihak Pertama, yakni ___ berkedudukan di Jakarta, demikian berikut segala apa yang berada dan ditempatkan di atas dan di dalam kapal tersebut sebagai perlengkapannya, tidak ada yang dikecualikan.
-Selanjutnya para pihak tersebut di atas menerangkan bahwa sewa menyewa ini dilangsungkan dan diterima baik dengan harga ___.
-Jumlah uang mana akan dibayar seluruhnya oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama dengan tunai dan sempurna setelah penandatanganan perjanjian sewa menyewa ini dan perjanjian ini berlaku sebagai tanda pembayaran yang sah.
-Bahwa sewa menyewa ini selanjutnya dilangsungkan dan diterima dengan memakai ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
PASAL 1
-Perjanjian sewa menyewa ini berlaku sejak ditandatanaginya perjanjian ini, yakni tanggal ___ sampai dengan tanggal ___, dengan harga yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, yakni ___.
PASAL 2
-Apa yang disewakan dengan perjanjian ini pada hari ini berpindah ke dalam pegangan dan penguasaan Pihak Kedua dan segala keuntungan atau kerugian yang didapat atau diderita dengannya serta segala hak dan kewajiban mulai hari ini menjadi miliknya atau dipikul oleh Pihak Kedua.
PASAL 3
-Apa yang disewakan dengan perjanjian ini berpindah ke dalam pegangan dan penguasaan Pihak Kedua dalam keadaan nyata pada hari ini dan mengenai keadaan itu Pihak Kedua kemudian hari tidak akan mengajukan tuntutan apapun juga.
PASAL 4
-Pihak Pertama menjamin Pihak Kedua bahwa apa yang disewakan dengan perjanjian ini benar-benar miliknya Pihak Pertama tidak digadaikan atau dipertanggungkan dengan cara lain kepada orang/pihak lain, bebas dari sitaan, tidak tersangkut sesuatu perkara dan belum dijual kepada orang lain.
PASAL 5
-Semua beban dan pajak yang terhutang sebelum tanggal perjanjian ini tetap menjadi tanggungan dan harus dibayar oleh Pihak Pertama, sedangkan yang terhutang selama masa sewa menyewa ini yang berhubungan dengan pemakaian kapal tersebut, menjadi tanggungan dan harus dibayar oleh Pihak Kedua.
PASAL 6
-Tentang perjanjian sewa menyewa ini dengan segala akibatnya kedua belah pihak memilih domisili yang tetap dan umum di Kantor Panitera Pengadilan Negeri di ___.
-Akhirnya para pihak untuk diri sendiri dan sebagai mana tersebut tersebut di atas menerangkan bahwa apa yang disewakan dengan perjanjian ini telah diserahkan dengan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua dengan selayaknya dimana kapal tersebut berada.
-Setelah perjanjian sewa menyewa ini berakhir, yakni pada tanggal ___ maka Pihak Kedua wajib menyerahkan kembali apa yang disewakan dengan perjanjian ini, dan mengenai keadaan itu Pihak Pertama kemudian hari tidak akan mengajukan tuntutan apapun juga kepada Pihak Kedua.

Posted by: narulita08 | June 19, 2009

CONTOH AKTA PENJAMINAN PERUSAHAAN

PENJAMINAN PERUSAHAAN (CORPORATE GUARANTEE)
[KOMPARISI PENJAMIN]
(untuk selanjutnya akan disebut juga “PENJAMIN”)
[KOMPARISI, LESSOR ATAU KREDITUR]
(untuk selanjutnya disebut “Lessor”)
Para penghadap bertindak untuk diri sendiri dan sebagaimana tersebut terlebih dahulu menerangkan dalam akta ini:
-Bahwa “PENJAMIN” mengikatkan diri untuk menjamin pembayaran semua jumlah uang yang sekarang atau dikemudian hari terhutang dan wajib dibayar oleh Perseroan Terbatas … (untuk selanjutnya dalam akta ini akan disebut juga “Lessee”) kepada “Lessor” atas fasilitas leasing sejumlah Rp. … dalam bentuk Finance Lease sebagaimana ternyata dari akta PERJANJIAN LEASING tertanggal … nomor …, yang dibuat dihadapan saya, Notaris, berikut segala perubahan-perubahannya, penambahan-penambahannya, perpanjangan-perpanjangannya dan pembaharuan-pembaharuannya, untuk selanjutnya dalam perjanjian ini disebut PERJANJIAN LEASING.
-Berhubung dengan hal-hal tersebut diatas, maka PENJAMIN menyetujui untuk memberikan jaminan untuk kepentingan Lessor berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
PASAL 1
PENJAMIN dengan ini menjamin dan berjanji secara tidak dapat ditarik kembali dan tanpa syarat untuk membayar sepenuhnya kepada Lessor atas permintaan pertama dari Lessor kepada PENJAMIN, semua jumlah-jumlah uang yang sekarang atau pada suatu waktu akan terhutang oleh Lessee kepada Lessor karena sebab apapun juga, baik karena Pengakuan Hutang, hutang pokok, bunga dan biaya-biaya lain, baik karena Jaminan Bank, surat-surat wesel, promesse, akseptasi atau surat dagang lainnya yang ditandatangani oleh Lessee sebagai acceptante, endossante, penarik atau avaliste atau berdasarkan apapun juga.
PASAL 2
PENJAMIN dengan ini melepaskan untuk kepentingan Lessor semua hak untuk dilunaskan lebih dahulu atau pembagian hutang (eerdere uitwinning en schuldsplitsing) dan segala hak utama dan eksepsi yang oleh Undang-Undang diberikan kepada seorang PENJAMIN, diantaranya tetapi tidak terbatas pada ketentuan-ketentuan ying disebut dalam pasal-pasal 1430, 1831, 1833, 1837, 1843, 1847,1848 dan pasal 1849 dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.
PASAL 3
Jaminan ini tidak dapat dianggap terpenuhi dengan pembayaran atau penyelesaian sebagian dari jumlah-jumlah uang yang terhutang oleh Lessee kepada Lessor akan tetapi adalah jaminan terus-menerus dan meliputi semua jumlah atau jumlah-jumlah uang yang sewaktu-waktu yang terhutang oleh Lessee kepada Lessor menurut PERJANJIAN LEASING atau karena sebab apapun juga. Jumlah yang pada suatu saat karena sebab apapun juga terhutang oleh Lessee kepada Lessor, baik berupa hutang pokok, bunga maupun biayabiaya lain, bagi PENJAMIN dan mereka yang menerima hak dari PENJAMIN (rechtsverkrijgenden) adalah suatu hutang yang tak terbagi (ondeelbare schuld).
PASAL 4
Pembukuan dari Lessor mengenai jumlah uang yang sewaktu-waktu terhutang oleh Lessee kepada Lessor dan yang wajib dibayar oleh Lessee kepada Lessor berdasarkan PERJANJIAN LEASING atau berdasarkan apapun juga merupakan bukti yang sempurna dan mengikat dalam segala hal terhadap PENJAMIN, baik di dalam Pengadilan atau dimanapun juga.
PASAL 5
PENJAMIN dengan ini menjamin Lessor :
a. bahwa PENJAMIN berhak penuh untuk membuat dan melaksanakan jaminan yang termaktub dalam akta ini dan jaminan ini merupakan kewajiban yang sah dan mengikat dari PENJAMIN yang dapat dilaksanakan berdasarkan syarat-syarat tersebut;
b. bahwa tidak ada perkara atau perkara administrasi dihadapan badan peradilan yang sekarang berjalan atau yang sepengetahuannya PENJAMIN dapat mempunyai pengaruh yang mengancam harta kekayaan PENJAMIN atau yang dapat mempunyai pengaruh yang tidak baik atas usaha dan/atau harta kekayaan dan/atau keadaan keuangan PENJAMIN.
c. bahwa PENJAMIN berjanji dan mengikatkan diri untuk memenuhi dan melaksanakan dengan sebagaimana mestinya tentang syarat dan ketentuan yang diatur dalam Pasal 88 [UUPT YANG LAMA UU NO.1 TAHUN 1995, sesuaikan dengan UU NO.40 TAHUN 2007] Undang-Undang Nomor 40/2007 tentang Perseroan Terbatas. Kelalaian pelaksanaan syarat dan ketentuan dimaksud diatas sepenuhnya dan tanggung jawab PENJAMIN sepenuhnya, dan untuk itu membebaskan Lessor dari segala akibat yang timbul.
PASAL 6
PENJAMIN dengan ini memberi kuasa yang tidak dapat ditarik kembali dan yang tidak akan berakhir karena sebab apapun yang tercantum dalam pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia kepada Lessor untuk pada setiap saat membebani rekening PENJAMIN (bilamana ada) pada kantor Lessor atau pada setiap cabang kantor Lessor dimanapun juga, untuk memenuhi jaminan yang diberikannya berdasarkan akta ini, tanpa mengurangi setiap hak yang mungkin akan diperoleh oleh Lessor berdasarkan jaminan ini serta berdasarkan Undang-Undang dan berdasarkan setiap upaya hukum lain untuk mendapatkan kembali jumlah yang mungkin masih tersisa.
PASAL 7
Setiap pemberitahuan atau tagihan berdasarkan jaminan ini dianggap telah diterima secara sebagaimana mestinya kepada PENJAMIN dengan dikirimkannya pemberitahuan ataupun tagihan tersebut dengan pos yang ditujukan kepada PENJAMIN dengan alamat sebagai berikut:
… kecuali pemberitahuan tertulis terhadap perubahan alamat ini telah terlebih dahulu diberikan kepada Lessor.
Pemberitahuan kepada PENJAMIN dari Lessor dianggap diterima 48 (empat puluh delapan) jam setelah dimasukkan dalam pos dan adalah cukup bilamana ditandatangani oleh penjabat atau wakil dari Lessor dan pemberitahuan-pemberitahuan tersebut cukup dibuktikan dengan surat yang memuat tagihan tersebut diberi alamat sebagaimana mestinya dan dimasukkan dalam kantor pos.
PASAL 8
Pemberian Jaminan Perusahaan (Corporate Guarantee) yang diatur dalam akta ini tidak dapat diakhiri/dicabut oleh PENJAMIN tanpa persetujuan tertulis dari Lessor.
PASAL 9
PENJAMIN menerangkan bahwa untuk akta ini dan segala akibatnya serta pelaksanaannya, memilih tempat kedudukan hukum yang umum dan tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri …
-PENUTUP AKTA.-

Posted by: narulita08 | June 19, 2009

CONTOH AKTA PERJANJIAN KAWIN

PERJANJIAN KAWIN
[komparisi]
-Para Penghadap menerangkan bahwa mereka telah bersepakat untuk mengatur harta benda (kekayaan) mereka, sebagai akibat hukum dari perkawinan yang hendak mereka langsungkan, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
Pasal 1
1. Antara suami-isteri terdapat persatuan/percampuran harta (kekayaan), sehingga terjadi persatuan/percampuran harta berupa apapun juga, baik persatuan/percampuran harta lengkap menurut hukum maupun persatuan/percampuran laba dan rugi serta persatuan/ percampuran hasil dan pendapatan, kecuali yang tercantum dalam Daftar harta benda dari:
a. [misal] Tuan ___, tetap dipertahankan sebagai milik pribadi dan tidak termasuk dalam harta bersama yaitu:
1. Semua stock saham ___ yang telah diterima calon suami atau yang akan diterima olehnya di kemudian hari dari ___
2. Semua penghasilan (baik berupa pendapatan tunai atau deviden saham), apresiasi dalam nilai atau hasil penjualan saham tersebut dalam butir 1 maupun aset lainnya yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung yang menggunakan pendapatan, apresiasi dalam nilai atau hasil penjualan saham tersebut dalam butir 1.
3. [bersifat penegasan saja] Warisan yang diterima atas nama calon suami baik sekarang maupun diwaktu mendatang serta aset lain atas nama calon suami yang diperoleh olehnya baik secara langsung maupun tidak langsung dari hasil tersebut.
4. Semua aset tersebut dalam butir 1-3, sekalipun dari waktu ke waktu mereka dapat bercampur dengan kekayaan lain calon suami dan calon istri.
b. Nona ___ yang dipertahankan dan tidak termasuk dalam harta bersama yaitu:
[bersifat penegasan saja] Warisan yang akan diterima dari orang tua dan/atau hibah-hibah atau hibah wasiat yang diterima dari pihak lain, terutama yang berhubungan dengan pertanahan di wilayah Republik Indonesia.
2. Suami-isteri, masing-masing tetap memiliki harta (harta bawaan) yang dibawanya ke dalam perkawinan.
3. Semua hutang yang dibuat di dalam/selama perkawinan, menjadi tanggungan (dipikul oleh) bersama-sama antara suami-istri yang telah membuat/mengadakan atau menerima hutang itu.
Pasal 2
Suami-isteri, masing-masing berhak mengurus semua harta bawaan pribadinya, sedang yang didapat selama perkawinan sebagai hasil pekerjaannya menjadi milik bersama.
Pasal 3
1. Biaya untuk keperluan rumah tangga dan beban yang lain berkenaan dengan perkawinan, demikian pula untuk keperluan pemeliharaan serta pendidikan anak-(anak) yang dilahirkan dalam perkawinan mereka, buat seluruhnya menjadi tanggungan serta harus dipikul dan dibayar oleh suami.
2. Pengeluaran biasa dan sehari-hari untuk keperluan rumah tangga yang dilakukan oleh isteri, dianggap dilakukan dengan persetujuan suami.
Pasal 4
1. Barang-barang yang berupa pakaian, perhiasan, buku-buku, surat-surat, alat-alat dan perkakas yang berkenaan dengan pendidikan dan/atau pekerjaan dari masing-masing suami atau isteri baik yang suatu waktu terdapat, demikian pula yang terdapat pada waktu putusnya perkawinan mereka, merupakan hak milik dari masing-masing suami atau isteri yang menggunakan atau dianggap biasa menggunakan barang-barang itu; dengan tanpa diadakan penyelidikan atau perhitungan lebih jauh, barang-barang itu dianggap sama dengan atau sebagai pengganti dari barang-barang yang serupa itu yang dibawa ke dalam perkawinan mereka.
2. Semua perabot rumah tangga yang pada suatu waktu terdapat, demikian pula pada waktu putusnya perkawinan mereka, terdapat rumah suami-isteri, (terkecuali barang-barang yang menurut ayat 1 pasal ini, adalah milik suami), adalah milik bersama antara suami-isteri.
Pasal 5
Semua barang-barang tak bergerak/tetap, termasuk tanah dan kapal serta surat-surat berharga yang dimiliki sebelum perkawinan dilangsungkan adalah milik pribadi dari suami atau isteri, atas nama siapa harta itu tertulis (terdaftar).
Pasal 6
Semua harta (kekayaan) yang terdapat pada waktu putusnya perkawinan atau pisah meja dan ranjang, maka harta (kekayaan) yang berkenaan dianggap sebagai milik bersama dari suami-isteri, masing-masing berhak untuk bagian yang sama.
Tentang segala sesuatu sebagaimana tersebut di atas, dibuatlah Akta ini.
PENDIRIAN PERSEROAN KOMANDITER
[komparisi]
-Para Penghadap dalam kedudukannya sebagaimana tersebut diatas menerangkan terlebih dahulu dalam akta ini, yakni bermaksud untuk mendirikan suatu Perseroan Komanditer dengan tidak mengurangi izin dari pihak yang berwajib sepanjang mengenai pendirian perusahaannya, berdasarkan Anggaran Dasar sebagai berikut:
Pasal 1
Perseroan ini bernama Perseroan Komanditer ___ berkedudukan di ___ dengan cabang-cabang dan/atau kantor-kantor di tempat-tempat lain yang dipandang perlu atau ditetapkan oleh Para Pesero.
Pasal 2
Maksud dan tujuan Perseroan ini ialah: ___
Pasal 3
Perseroan ini didirikan pada saat penandatanganan akta ini, yakni pada tanggal ___ untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya.
-Masing-masing Pesero pada tiap-tiap akhir tahun berhak keluar dari Perseroan, dengan syarat memberitahukan kehendaknya itu minimal 90 (sembilan puluh) hari kalender sebelumnya kepada Pesero lainnya dengan surat tercatat atau dengan perantaraan surat juru sita.
-Dalam kejadian yang demikian, maka Pesero itu dianggap telah keluar dari Perseroan pada akhir tahun yang bersangkutan.
Pasal 4
Modal Perseroan tidak ditentukan jumlahnya dan setiap waktu ternyata pada buku-buku Perseroan, demikian juga bagian masing-masing Pesero di dalam modal Perseroan.
-Modal Perseroan sesuai dengan pembukuan dengan perbandingan sebagai berikut:
a.
sebanyak ___ % ( ___ persen)
dari modal yang disisihkan;
b.
sebanyak ___ % ( ___ persen)
dari modal yang disisihkan;
-Masing-masing Pesero dikreditir dalam buku-buku Perseroan pada rekening modalnya untuk setiap pemasukan dalam modal Perseroan yang telah atau akan dilakukan olehnya.
-Selain dari uang tunai, para Pesero Pengurus juga memasukkan dalam Perseroan berupa tenaga, kecakapan serta kerajinan untuk mengurus, menguasai serta menjalankan Perseroan dengan sebaik-baiknya.
-Modal Perseroan hanya dapat dimiliki oleh Warga Negara Indonesia, sehingga modal tersebut baik sebagian maupun seluruhnya tidak dapat dipindahkan kepada orang/badan asing, dan oleh karenanya maka para Pesero dalam Perseroan ini hanyalah terdiri dari Warga Negara Indonesia saja.
Pasal 5
Bertindak selaku Pesero Pengurus yang bertanggung jawab sepenuhnya atas Perseroan ini dengan segala harta-harta kekayaannya, masing-masing:
___ dengan memakai jabatan selaku Direktur;
Sedangkan bertindak selaku Pesero Komanditer dan oleh karenanya hanya bertanggung jawab sampai jumlah yang dimasukkannya dalam Perseroan, masing-masing:
___.
Pasal 6
Pesero Pengurus tersebut mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan dan oleh karenanya berhak untuk bertindak untuk dan atas nama Perseroan, mengikat Perseroan pada pihak lain pada Perseroan, serta menjalankan segala perbuatan baik yang mengenai pengurusan maupun yang mengenai pemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk:
a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk pengambilan uang dari kredit yang telah dibuka);
b. mengikat Perseroan sebagai penjamin;
c. membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas barang-barang tidak bergerak serta perusahaan-perusahaan untuk/dari Perseroan;
d. menggadaikan, memberatkan atau mempergunakan barang kekayaan Perseroan untuk jaminan sesuatu hutang;
-maka Pesero Pengurus harus mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari/atau akta-akta yang berkenaan turut ditandatangani oleh seluruh Pesero Komanditer.
-Pesero Pengurus tersebut dengan tidak mengurangi tanggung jawabnya berhak untuk mengangkat seorang atau lebih atau pun sesuatu badan sebagai kuasa untuk mewakili Perseroan dengan memberikan kekuasaan-kekuasaan tertentu.
Pasal 7
Buku-buku Perseroan ditutup setiap tahun pada akhir bulan Desember untuk pertama kalinya pada akhir bulan Desember tahun ___ (___).
-Sesegera mungkin setelah buku-buku Perseroan ditutup, maka dibuat neraca dan perhitungan laba-rugi yang setelah disetujui oleh Perseroan, ditandatangani oleh mereka sebagai tanda pengesahan.
-Pengesahan surat-surat itu membebaskan Pesero Pengurus sepenuhnya dari tanggung jawabnya terhadap semua tindakan yang dilakukannya dalam tahun buku yang lampau sepanjang tindakan-tindakan itu ternyata dari buku-buku Perseroan.
Pasal 8
Pekerjaan-pekerjaan untuk mengurus dan menjalankan Perseroan dibagi dan diatur oleh Pesero Pengurus.
Pasal 9
Pesero Komanditer pada setiap waktu kerja berhak untuk memeriksa kas, buku-buku dan/atau surat-surat Perseroan serta berhak masuk ke halaman-halaman, gedung-gedung dan/atau kantor-kantor yang dipergunakan oleh Perseroan.
-Pesero Pengurus wajib untuk memberikan keterangan-keterangan kepada Pesero Komanditer mengenai Perseroan yang dikehendakinya.
-Pesero Pengurus dapat diberi gaji bulanan yang jumlahnya ditetapkan oleh para Pesero semuanya dan setiap waktu dapat ditinjau kembali serta diubah menurut pertimbangan tertentu/keadaan.
Pasal 10
Laba bersih atau rugi menurut perhitungan laba rugi yang disahkan dibagi antara atau dipikul oleh para Pesero menurut perimbangan bagian mereka dalam modal Perseroan, demikian dengan ketentuan bahwa Pesero Komanditer tidak bertanggung jawab lebih dari pada modal yang dimasukkannya dalam Perseroan.
Pasal 11
Apabila salah seorang Pesero meninggal dunia, maka Perseroan tidaklah berakhir, akan tetapi dapat diteruskan oleh Pesero lainnya bersama-sama dengan (para) Ahli Waris tersebut bilamana menghendaki untuk meneruskan Perseroan.
-Jika terdapat lebih dari seorang Ahli Waris, maka mereka ini dalam Perseroan diwakili oleh salah seorang dari mereka atau oleh seorang kuasa yang ditunjuk oleh mereka.
Pasal 12
Bilamana salah seorang Pesero keluar dari Perseroan menurut Pasal 3 atau Pasal 14 atau bilamana salah seorang Pesero meninggal dunia sedangkan (para) Ahli Warisnya ternyata tidak menghendaki meneruskan Perseroan, maka Perseroan tidak akan berakhir/bubar, akan tetapi perusahaannya dapat diteruskan oleh para Pesero lainnya dengan kewajiban untuk membayar bagian yang menjadi hak Pesero yang keluar atau (para) Ahli Waris Pesero yang meninggal dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender sesudah keluarnya Pesero tersebut.
-Apabila salah seorang Pesero jatuh pailit, ditaruh di bawah pengampuan, atau karena sebab-sebab apa pun tidak lagi berhak atau berwenang untuk mengurus dan menguasai harta kekayaannya, maka Pesero itu dianggap sebagai telah keluar dari Perseroan, 1 (satu) hari sebelum peristiwa tersebut terjadi dan dalam keadaan demikian Perseroan berakhir, akan tetapi perusahaannya dapat diteruskan oleh Pesero lainnya dengan kewajiban membayar kepada wakil menurut hukum dari Pesero yang pailit ditaruh di bawah pengampuan atau karena apa pun juga tidak berhak mengurus dan menguasai harta kekayaannya itu dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sesudahnya bagian yang menjadi hak Pesero yang bersangkutan.
-Perhitungan bagian tersebut didasarkan pada angka-angka dari daftar perhitungan yang terakhir dengan mengindahkan pula apa yang dimaksudkan “goodwill” dari perusahaan-perusahaan Perseroan.
Pasal 13
Masing-masing Pesero hanya dapat melepaskan atau pun menggadaikan bagiannya dalam Perseroan dengan persetujuan Pesero lainnya, demikian pula untuk penerimaan Pesero baru.
Pasal 14
Apabila Perseroan menderita kerugian melebihi 75% (tujuh puluh lima persen) dari modalnya, maka Pesero Pengurus wajib memberitahukan hal tersebut kepada Pesero Komanditer dan masing-masing Pesero memiliki hak untuk dengan seketika keluar dari Perseroan.
-Pesero itu dianggap telah keluar dari Perseroan pada tanggal kehendaknya untuk keluar dari Perseroan itu diberitahukan kepada para Pesero lainnya dengan surat tercatat atau surat juru sita, serta ia berhak untuk menuntut bagiannya dalam Perseroan dengan seketika dan sekaligus.
Pasal 15
Apabila dapat dibuktikan bahwa Pesero Pengurus melalaikan kewajibannya untuk mengurus dan menjalankan Perseroan dengan selayaknya, atau melakukan Perseroan dengan selayaknya, atau melakukan tindakan-tindakan yang merugikan Perseroan, maka para Pesero lainnya berhak dengan seketika keluar dari Perseroan dan menuntut bagiannya dari Perseroan dengan seketika dan sekaligus.
-Dalam kejadian demikian, berlaku apa yang ditetapkan dalam Pasal 12 ayat terakhir serta Pasal 14 ayat terakhir.
Pasal 16
Hal-hal yang belum atau tidak cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diputuskan secara musyawarah untuk mufakat oleh para Pesero.
Pasal 17
Tentang akta ini dengan segala akibat dan pelaksanaannya, para Pesero memilih tempat kediaman hukum (domisili) yang umum dan tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri ___ di ___.
-[Penutup Akta].-

Posted by: narulita08 | June 19, 2009

CONTOH AKTA SEWA MENYEWA KAPAL

PERJANJIAN SEWA MENYEWA KAPAL

Pihak Pertama (yang menyewakan);

Pihak Kedua (yang menyewa);
-bahwa Pihak Pertama dengan ini menyewakan dan menyerahkan serta memindahkan kepada Pihak Kedua yang dengan ini menyewa dan menerima penyerahan serta pemindahan dari Pihak Pertama berupa:
-sebuah kapal ___ bernama ___, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal ___, Nomor ___, dibuat dari baja, dengan ___ geladak, dan ___ cerobong asap dan dilengkapi dengan mesin induk merek ___ BHP dipergunakan untuk pelayaran laut dengan ukuran-ukuran sebagai berikut:
-Panjang : ___ M
-Lebar : ___ M
-Dalam :___ M
-Isi kotor (GT) : ___ M3
-Isi bersih (NT) : ___M3
-Tanda selar : ___ Nomor ___.
kapal tersebut dibuat di ___, dalam tahun ___ sebagaimana diuraikan dalam Grosse Akta Pendaftaran Hak Milik Kapal yang dikeluarkan oleh Departemen Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Direktorat Perkapalan dan Pelayaran Kantor Pendaftaran Kapal-Kapal di ___ Nomor ___ tertanggal ___ tertulis atas nama Pihak Pertama, yakni ___ berkedudukan di Jakarta, demikian berikut segala apa yang berada dan ditempatkan di atas dan di dalam kapal tersebut sebagai perlengkapannya, tidak ada yang dikecualikan.
-Selanjutnya para pihak tersebut di atas menerangkan bahwa sewa menyewa ini dilangsungkan dan diterima baik dengan harga ___.
-Jumlah uang mana akan dibayar seluruhnya oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama dengan tunai dan sempurna setelah penandatanganan perjanjian sewa menyewa ini dan perjanjian ini berlaku sebagai tanda pembayaran yang sah.
-Bahwa sewa menyewa ini selanjutnya dilangsungkan dan diterima dengan memakai ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
PASAL 1
-Perjanjian sewa menyewa ini berlaku sejak ditandatanaginya perjanjian ini, yakni tanggal ___ sampai dengan tanggal ___, dengan harga yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, yakni ___.
PASAL 2
-Apa yang disewakan dengan perjanjian ini pada hari ini berpindah ke dalam pegangan dan penguasaan Pihak Kedua dan segala keuntungan atau kerugian yang didapat atau diderita dengannya serta segala hak dan kewajiban mulai hari ini menjadi miliknya atau dipikul oleh Pihak Kedua.
PASAL 3
-Apa yang disewakan dengan perjanjian ini berpindah ke dalam pegangan dan penguasaan Pihak Kedua dalam keadaan nyata pada hari ini dan mengenai keadaan itu Pihak Kedua kemudian hari tidak akan mengajukan tuntutan apapun juga.
PASAL 4
-Pihak Pertama menjamin Pihak Kedua bahwa apa yang disewakan dengan perjanjian ini benar-benar miliknya Pihak Pertama tidak digadaikan atau dipertanggungkan dengan cara lain kepada orang/pihak lain, bebas dari sitaan, tidak tersangkut sesuatu perkara dan belum dijual kepada orang lain.
PASAL 5
-Semua beban dan pajak yang terhutang sebelum tanggal perjanjian ini tetap menjadi tanggungan dan harus dibayar oleh Pihak Pertama, sedangkan yang terhutang selama masa sewa menyewa ini yang berhubungan dengan pemakaian kapal tersebut, menjadi tanggungan dan harus dibayar oleh Pihak Kedua.
PASAL 6
-Tentang perjanjian sewa menyewa ini dengan segala akibatnya kedua belah pihak memilih domisili yang tetap dan umum di Kantor Panitera Pengadilan Negeri di ___.
-Akhirnya para pihak untuk diri sendiri dan sebagai mana tersebut tersebut di atas menerangkan bahwa apa yang disewakan dengan perjanjian ini telah diserahkan dengan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua dengan selayaknya dimana kapal tersebut berada.
-Setelah perjanjian sewa menyewa ini berakhir, yakni pada tanggal ___ maka Pihak Kedua wajib menyerahkan kembali apa yang disewakan dengan perjanjian ini, dan mengenai keadaan itu Pihak Pertama kemudian hari tidak akan mengajukan tuntutan apapun juga kepada Pihak Kedua.

Posted by: narulita08 | June 19, 2009

CONTOH AKTA PENJAMINAN PERUSAHAAN (CORPORATE GUARANTEE

PENJAMINAN PERUSAHAAN (CORPORATE GUARANTEE)
[KOMPARISI PENJAMIN]
(untuk selanjutnya akan disebut juga “PENJAMIN”)
[KOMPARISI, LESSOR ATAU KREDITUR]
(untuk selanjutnya disebut “Lessor”)
Para penghadap bertindak untuk diri sendiri dan sebagaimana tersebut terlebih dahulu menerangkan dalam akta ini:
-Bahwa “PENJAMIN” mengikatkan diri untuk menjamin pembayaran semua jumlah uang yang sekarang atau dikemudian hari terhutang dan wajib dibayar oleh Perseroan Terbatas … (untuk selanjutnya dalam akta ini akan disebut juga “Lessee”) kepada “Lessor” atas fasilitas leasing sejumlah Rp. … dalam bentuk Finance Lease sebagaimana ternyata dari akta PERJANJIAN LEASING tertanggal … nomor …, yang dibuat dihadapan saya, Notaris, berikut segala perubahan-perubahannya, penambahan-penambahannya, perpanjangan-perpanjangannya dan pembaharuan-pembaharuannya, untuk selanjutnya dalam perjanjian ini disebut PERJANJIAN LEASING.
-Berhubung dengan hal-hal tersebut diatas, maka PENJAMIN menyetujui untuk memberikan jaminan untuk kepentingan Lessor berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
PASAL 1
PENJAMIN dengan ini menjamin dan berjanji secara tidak dapat ditarik kembali dan tanpa syarat untuk membayar sepenuhnya kepada Lessor atas permintaan pertama dari Lessor kepada PENJAMIN, semua jumlah-jumlah uang yang sekarang atau pada suatu waktu akan terhutang oleh Lessee kepada Lessor karena sebab apapun juga, baik karena Pengakuan Hutang, hutang pokok, bunga dan biaya-biaya lain, baik karena Jaminan Bank, surat-surat wesel, promesse, akseptasi atau surat dagang lainnya yang ditandatangani oleh Lessee sebagai acceptante, endossante, penarik atau avaliste atau berdasarkan apapun juga.
PASAL 2
PENJAMIN dengan ini melepaskan untuk kepentingan Lessor semua hak untuk dilunaskan lebih dahulu atau pembagian hutang (eerdere uitwinning en schuldsplitsing) dan segala hak utama dan eksepsi yang oleh Undang-Undang diberikan kepada seorang PENJAMIN, diantaranya tetapi tidak terbatas pada ketentuan-ketentuan ying disebut dalam pasal-pasal 1430, 1831, 1833, 1837, 1843, 1847,1848 dan pasal 1849 dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.
PASAL 3
Jaminan ini tidak dapat dianggap terpenuhi dengan pembayaran atau penyelesaian sebagian dari jumlah-jumlah uang yang terhutang oleh Lessee kepada Lessor akan tetapi adalah jaminan terus-menerus dan meliputi semua jumlah atau jumlah-jumlah uang yang sewaktu-waktu yang terhutang oleh Lessee kepada Lessor menurut PERJANJIAN LEASING atau karena sebab apapun juga. Jumlah yang pada suatu saat karena sebab apapun juga terhutang oleh Lessee kepada Lessor, baik berupa hutang pokok, bunga maupun biayabiaya lain, bagi PENJAMIN dan mereka yang menerima hak dari PENJAMIN (rechtsverkrijgenden) adalah suatu hutang yang tak terbagi (ondeelbare schuld).
PASAL 4
Pembukuan dari Lessor mengenai jumlah uang yang sewaktu-waktu terhutang oleh Lessee kepada Lessor dan yang wajib dibayar oleh Lessee kepada Lessor berdasarkan PERJANJIAN LEASING atau berdasarkan apapun juga merupakan bukti yang sempurna dan mengikat dalam segala hal terhadap PENJAMIN, baik di dalam Pengadilan atau dimanapun juga.
PASAL 5
PENJAMIN dengan ini menjamin Lessor :
a. bahwa PENJAMIN berhak penuh untuk membuat dan melaksanakan jaminan yang termaktub dalam akta ini dan jaminan ini merupakan kewajiban yang sah dan mengikat dari PENJAMIN yang dapat dilaksanakan berdasarkan syarat-syarat tersebut;
b. bahwa tidak ada perkara atau perkara administrasi dihadapan badan peradilan yang sekarang berjalan atau yang sepengetahuannya PENJAMIN dapat mempunyai pengaruh yang mengancam harta kekayaan PENJAMIN atau yang dapat mempunyai pengaruh yang tidak baik atas usaha dan/atau harta kekayaan dan/atau keadaan keuangan PENJAMIN.
c. bahwa PENJAMIN berjanji dan mengikatkan diri untuk memenuhi dan melaksanakan dengan sebagaimana mestinya tentang syarat dan ketentuan yang diatur dalam Pasal 88 [UUPT YANG LAMA UU NO.1 TAHUN 1995, sesuaikan dengan UU NO.40 TAHUN 2007] Undang-Undang Nomor 40/2007 tentang Perseroan Terbatas. Kelalaian pelaksanaan syarat dan ketentuan dimaksud diatas sepenuhnya dan tanggung jawab PENJAMIN sepenuhnya, dan untuk itu membebaskan Lessor dari segala akibat yang timbul.
PASAL 6
PENJAMIN dengan ini memberi kuasa yang tidak dapat ditarik kembali dan yang tidak akan berakhir karena sebab apapun yang tercantum dalam pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia kepada Lessor untuk pada setiap saat membebani rekening PENJAMIN (bilamana ada) pada kantor Lessor atau pada setiap cabang kantor Lessor dimanapun juga, untuk memenuhi jaminan yang diberikannya berdasarkan akta ini, tanpa mengurangi setiap hak yang mungkin akan diperoleh oleh Lessor berdasarkan jaminan ini serta berdasarkan Undang-Undang dan berdasarkan setiap upaya hukum lain untuk mendapatkan kembali jumlah yang mungkin masih tersisa.
PASAL 7
Setiap pemberitahuan atau tagihan berdasarkan jaminan ini dianggap telah diterima secara sebagaimana mestinya kepada PENJAMIN dengan dikirimkannya pemberitahuan ataupun tagihan tersebut dengan pos yang ditujukan kepada PENJAMIN dengan alamat sebagai berikut:
… kecuali pemberitahuan tertulis terhadap perubahan alamat ini telah terlebih dahulu diberikan kepada Lessor.
Pemberitahuan kepada PENJAMIN dari Lessor dianggap diterima 48 (empat puluh delapan) jam setelah dimasukkan dalam pos dan adalah cukup bilamana ditandatangani oleh penjabat atau wakil dari Lessor dan pemberitahuan-pemberitahuan tersebut cukup dibuktikan dengan surat yang memuat tagihan tersebut diberi alamat sebagaimana mestinya dan dimasukkan dalam kantor pos.
PASAL 8
Pemberian Jaminan Perusahaan (Corporate Guarantee) yang diatur dalam akta ini tidak dapat diakhiri/dicabut oleh PENJAMIN tanpa persetujuan tertulis dari Lessor.
PASAL 9
PENJAMIN menerangkan bahwa untuk akta ini dan segala akibatnya serta pelaksanaannya, memilih tempat kedudukan hukum yang umum dan tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri …
-PENUTUP AKTA.-

Posted by: narulita08 | June 19, 2009

CONTOH AKTA-AKTA NOTARIIL

AKTA PENDIRIAN
PERSEROAN TERBATAS……………………….
NOMOR:…………………………
Pada hari ini,
Hadir dihadapan saya, …………………………………………………………
Notaris di ……………………………………………………………………….
Dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebut
pada bagian akhir akta ini.————————————————————-
1. Nama lengkap ……………………………………………………………..
Tempat tanggal lahir ………………………………………………………
Warga Negara ……………………………………………………………..
Pekerjaan …………………………………………………………………..
Tempat tinggal di ………………………………………………………….
Nomor Kartu Tanda Penduduk : …………………………………………..
2. Nama lengkap : …………………………………………………………….
Tempat tanggal lahir : ……………………………………………………..
Warga Negara : ……………………………………………………………
Pekerjaan : …………………………………………………………………
Tempat tinggal di …………………………………………………………
Nomor Kartu Tanda Penduduk …………………………………………….
3. Nama Badan Hukum ………………………………………………………
Tempat kedudukan …………………………………………………………
Alamat lengkap ……………………………………………………………
Nomor dan tanggal pengesahan badan hukum ……………………………
-Para penghadap bertindak untuk diri sendiri ………………………………
Dan dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas dengan ini
menerangkan, bahwa dengan tidak mengurangi izin dari pihak yang
berwenang telah sepakat dan setuju untuk bersama-sama mendirikan suatu
perseroan terbatas dengan anggaran dasar sebagaimana yang termuat dalam
akta ini, ………………………..(untuk selanjutnya cukup disingkat dengan “
Anggaran Dasar”) sebagai berikut : ……………………………….
———————- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN ——————-
—————————————-PASAL 1 —————————————-
1. Perseroan terbatas ini bernama “ PT ………………………………………
(harus mendapat persetujuan pada saat pemesanan & expired dalam
waktu 60 hari) Nama juga harus sesuai dengan maksud dan tujuan PT.
(selanjutnya cukup disingkat dengan “Perseroan”), berkedudukan di (harus
menyebutkan letak Kota/kabupaten/wilayah secara detil contohnya: Jakarta
selatan)
2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor perwakilan, baik di –
dalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia sebagaimana ———–
ditetapkan oleh Direksi…————–JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN ————-
—————————————-PASAL 2—————————————–
Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas (dapat juga disebut
terbatas, yaitu 75 tahun sejak tanggal pengesahan AD oleh MENKEH)
———-MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA ———-
————————————— PASAL 3—————————————–
1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah : ………………………………………
(sesuai dengan KBLU 2005 serta PP No. 77/2007)
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas Perseroan dapat ——-
melaksanakan kegiatan usaha berikut ……………………………………..
a.
b.
c.
—————————————-M O D A L ————————————–
—————————————- PASAL 4—————————————-
1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp. …………(min Rp. 50jt)
terbagi atas ……………………saham, masing-masing saham bernilai
nominal Rp. ………………………………………………………………..
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor ……… % atau—
sejumlah……… saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. …….……………………….
oleh para pendiri yang telah mengambil bagian saham dan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan pada akhir akta.————————————————————————
3. Saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh perseroan
menurut keperluan modal Perseroan, dengan persetujuan Rapat Umum
Pemegang Saham para pemegang saham yang namanya tercatat dalam —
Daftar Pemegang Saham mempunyai hak terlebih dahulu untuk
mengambil bagian atas saham yang hendak dikeluarkan dalam jangka
waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal penawaran dilakukan dan
masing-masing pemegang saham berhak mengambil bagian seimbang
dengan jumlah saham yang mereka milik (proporsional) baik terhadap
saham yang menjadi bagiannya maupun tersebut sisa saham yang tidak
diambil oleh pemegang saham lainnya.—————————————–
-Jika setelah lewat jangka waktu penawaran 14 (empat belas) hari
tersebut, ternyata masih ada sisa saham yang belum diambil bagian maka
Direksi berhak menawarkan sisa saham tersebut kepada pihak ketiga.—–
————————————— SAHAM ——————————————
—————————————-PASAL 5 —————————————-
1. Semua yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama ———-
2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham adalah Warga
Negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia.————————–
3. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham —————————–
.4. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham, pemilikan saham —
dapat dibuktikan dengan surat keterangan atau catatan yang dikeluarkan -oleh
Perseroan ———————————————————————
5. Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap surat saham diberi ——-
sehelai surat saham —————————————————————–
6. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) —
atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham ————-
7. Pada surat saham harus dicantumkan sekurang-kurangnya : —————–
a. nama dan alamat pemegang saham; ——————————-
b. nomor surat saham;—————————————————
c. nilai nominal saham;————————————————–
d. tanggal pengeluaran surat saham;———————————–
8. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan:—————–
a. nama dan alamat pemegang saham;——————————–
b. nomor surat kolektif saham;—————————————–
c. nomor surat saham dan jumlah saham;—————————-
d. nilai nominal saham;————————————————-
e. tanggal pengeluaran surat kolektif saham harus ditandatangani
oleh (Direksi dan dapat ditambah dengan persetujuan dari
Komisaris Utama atau anggota komisaris lainnya sesuai
dengan keputusan rapat Dewan Komisaris)
.———————– PENGGANTI SURAT SAHAM —————————-
————————————— PASAL 6 —————————————–
1. Jika surat saham rusak atau tidak dapat dipakai, atas permintaan mereka -yang
berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti, ——
setelah surat saham yang rusak atau tidak dapat dipakai tersebut disebut-kembali
kepada Direksi.———————————————————–
2. Surat saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dimusnahkan dan
dibuat berita acara oleh Direksi untuk dilaporkan dalam RUPS ————-
berikutnya.—————————————————————————
3. Jika surat saham hilang, atas permintaan mereka yang berkepentingan, —
Direksi mengeluarkan surat saham pengganti setelah menurut pendapat —
Direksi kehilangan tersebut cukup dibuktikan dan dengan jaminan ——–
yang dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa yang khusus.——
4. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat saham yang dinyatakan
hilang tersebut, tidak berlaku lagi terhadap Perseroan.————————
5. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran surat saham ———-
pengganti, ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan.——–
6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat —
(4) dan ayat (5) mutatis-mutandis berlaku bagi pengeluaran surat kolektif
saham pengganti.——————————————————————-
———————– PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM ——————-
————————————– PASAL 7—————————————–.
1. Pemindahan hak atas saham, harus berdasarkan akta pemindahan hak —–
yang ditanda-tangani oleh yang memindahkan dan yang menerima ——–
pemindahan atau kuasanya yang sah.——————————————–
2. Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas saham, harus ——
menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham lain dengan ——–
menyebutkan harga serta persyaratan penjualan dan memberitahukan —–
kepada direksi secara tertulis tentang penawaran tersebut.——————–
3. Pemindahan hak atas saham harus mendapat persetujuan dari intansi yang
berwenang, jka peraturan perundang-undangan mensyaratkan hal ———
tersebut.——————————————————————————
4. Mulai hari panggilan RUPS sampai dengan hari dilaksanakan RUPS ——
pemindahan hak atas saham tidak diperkenankan.—————————–
5. Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab lain saham tidak lagi —–
menjadi milik Warga Negara Indonesia atau , maka dalam jangka waktu
1 (satu) tahun orang atau badan hukum tersebut wajib memindahkan hak -atas
sahamnya kepada waktu warga Negara Indonesia atau badan hukum-Indonesia,
sesuai ketentuan Anggaran Dasar.———————————-
——————–RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM ———————
—————————————PASAL 8 —————————————–
1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah :
a. RUPS tahunan;——————————————————–
b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini disebut juga –.RUPS luar biasa.
2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu :
RUPS tahunan dan RUPS luar biasa kecuali dengan tegas ditentukan lain.——–
3. Dalam RUPS tahunan: ————————————————————-
a. Direksi menyampaikan :———————————————-
– laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan
Komisaris untuk mendapat persetujuan RUPS;——–
– laporan keuangan untuk mendapat pengesahan rapat
b. Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan mempunyai saldo
laba yang positif.——————————————————
c. Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah diajukan —
sebagaimana mestinya dengan memperhatikan ketentukan —-
anggaran dasar.——————————————————–
4. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh —
RUPS tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung
jawab sepenuhnya kepada angota Direksi dan dewan Komisaris atas ——
pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku —-
yang lalu, sejauh tidakan tersebut tercemin dalam Laporan Tahunan dan
laporan Keuangan.——————————————————————
5. RUPS luar biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan —–
kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat ——–
kecuali mata acara rapat yang dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf.b,
dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta ———–
Anggaran Dasar.——————————————————————–
————-TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RUPS ———-
—————————————PASAL 9 —————————————–
1. RUPS diadakan di tempat kedudukan perseroan.——————————
(dapat pula disebutkan di tempat kegiatan usaha Perseroan)
2. RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan terlebih dahulu
kepada para pemegang saham dengan surat tercatat dan/atau dengan iklan
dalam surat kabar.——————————————————————
3. Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum ——
tanggal RUPS diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal ———–
pemanggilan dan tanggal RUPS diadakan.————————————–
(dapat ditentukan jangka waktu lebih dari 14 hari)
4. RUPS dipimpin oleh Direktur Utama. Selain itu sebagai alternatif lain —-
RUPS dapat dipimpin oleh Komisaris Utama/Presiden Komisaris (pilih —
salah satu).—————————————————————————
5. Jika Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun —–
yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga RUPS dipimpin oleh —-
Wakil Direktur Utama.————————————————————
6. Jika Wajib Direktur utama atau wakil Preseden Direktur tidak ada atau -berhalangan
karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga RUPS dipimpin oleh salah seorang Direktur yang ditunjuk oleh Direktur Utama atau Wakil Direktur Utama.—————————–
7. Jika semua Direktur tidak hadir atau berhalangan kerena sebab apapun —
yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga RUPS dipimpin oleh —-
salah seorang anggota Dewan Komisaris.—————————————
8. Jika semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan ——-
karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, —-
RUPS dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan diantara mereka yang
Hadir dalam rapat.——————————————————————
———— KUORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN RUPS ———-
————————————– PASAL 10 —————————————-
1. RUPS dapat dilangsungkan apabila kuorum kehadiran sebagaimana ——-
disyaratkan dalam undang-undang tentang Perseroan Terbatas telah ——-
dipenuhi.—————————————————————————–
2. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup —
yang tidak ditanda-tangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali —-
apabila ketua RUPS menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang
saham yang hadir dalam RUPS.————————————————–
3. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak ——
dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS.
4. RUPS dapat mengambil keputusan berdasarkan musyawarah untuk ——-
mufakat atau berdasarkan suara setuju dari jumlah suara yang dikeluarkan.dalam RUPS sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang.————–
—————————————- DIREKSI —————————————
—————————————-PASAL 11 —————————————
1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari……………..
anggota direksi. ———————————————————————
(jumlah anggota direksi harus ditetapkan. Apabila lowong, harus di isi)
2. Jika diangkat lebih dari seorang direktur, maka seorang diantaranya dapat
diangkat sebagai ( pilihannya Direktur Utama atau Presiden Direktur)
3. Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham, untuk —-
jangka waktu……………………………………… tahun dengan tidak —
mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham unutuk memberhentikan
nya sewaktu-waktu .—————————————————————-
4. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua ——-
anggota Direksi lowongan, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari
sejak terjadi lowongan harus di selenggarakan Rapat Umum Pemegang
saham, untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentukan –
peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.————————-
5. Jika oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, —–
untuk sementara Perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang –-ditujuk
oleh rapat Dewan Komisaris.——————————————–
6. Anggota direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan ——-
memberikan secara tertulis kepada Perseroan paling kurang 30 ————-.
(tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.———————-
7. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika : ————————————
a. mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat (6);———————
b. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan;
c. meninggal dunia;——————————————————
d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.——-
——————— TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI———————
————————————— PASAL 12—————————————-
1. Direksi berhak mewakili perseroan didalam dan diluar Pengadilan tentang
segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak –
lain dan pihak lain Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik —-
yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan –
pembatasan bahwa untuk :———————————————————
a.meminjam atau meminjamkan uang ats nama Perseroan (tidak termasuk
mengambil uang perseroan di Bank;——————————————-
b. mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain baik di —
dalam maupun di luar negeri;————————————————–
c. mengikat perseroan sebagai Penjamin;————————————–
d.membeli atau melepaskan asset Perseroan untuk nilai di bawah 50%.harus dengan persetujuan Dewan Komisaris (boleh juga salah seorang Komisaris atau RUPS .
2. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk an atas nama –
Direksi serta mewakili Perseroan.———————————————–
b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab —
apapun juga, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka —-
salah seorang anggota (boleh disebutkan 2 orang anggota) Direksi ——
lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi—
serta mewakili Perseroan (sesuai kebutuhan perseroan).——————–
———————————-RAPAT DIREKSI ———————————–
—————————————PASAL 13—————————————–
1. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu apabila di —
pandang perlu :———————————————————————-
a. oleh seorang atau lebih anggota Direksi;————————————
b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan
Komisaris; atau —————————————————————–
c. atas pemintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham
yang bersama-sama mewakili 1/10 (saru per sepuluh) atau lebih dari
jumlah seluruh saham dengan hak suara (jumlah 1/10 dapat
ditentukan lebih kecil lagi).—————————————————
2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak —–
bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan Pasal 9 ———.
Anggaran Dasar ini.—————————————————————-
3. Panggilan Rapat Direksi disampaikan dengan surat tercatat atau dengan —
surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan–
mendapat tanda terima paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat ———–
diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal-
rapat.———————————————————————————-
4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan ——–
tempat rapat.————————————————————————-
5. Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau tempat ——-
kegiatan usaha Perseroan. Apabila semua anggota Direksi hadir atau ——
diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidakdisyaratkan Dan Rapat –
Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan
yang sah dan mengikat.————————————————————
6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama dalam hal Direktur Utama –
Dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak
Dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak –
Ketiga, Rapat Direksi dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih
Oleh dan dari antara anggota Direksi yang hadir.——————————
7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dal Rapat Direksi hanya oleh —–
anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa.——————————
8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang ———-
mengikat apabila lebih dari ½ (satu per dua) dari jumlah anggota Direksi-
hadir atau diwakili dalam rapat.—————————————————
9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk —
mufakat. Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan ———–
pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari ½ —-
(satu per dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.————-
10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, ketua rapat —
Direksi yang akan menentukan.—————————————————
11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) ——
suara unutk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya.—————
b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara
tertutup tanpa tanda tangan sedangkan pemungutan suara mengenai –
hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali ketua menentukan lain —–
tanpa ada keberatan dari yang hadir.—————————————–
c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan —-
secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam ———–
menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.——————————-
12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan —
Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu
secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan
mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani
persetujuan tersebut.—————————————————————-
Keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.——————.
————————-D E W A N K O M I S A R I S —————————-
————————————— PASAL 14 —————————————
1. Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih anggota Dewan ——–
Komisaris, apabila diangkat lebih dari seorang anggota Dewan Komisaris
maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama.——-
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota dewan Komisaris hanya warga —
Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.———————————————-
3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh rapat umum Pemegang Saham
untuk jangka waktu ……. Tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat —-
Umum Pemegang saham untuk memberitahukan sewaktu-waktu.———-
4. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka—
dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya lowongan, —–
harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi —-
lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan ayat 2 pasal ini.———–
5. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari ——-
jabatannaya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud —
tersebut kepada Perseroan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh)hari ——–
sebelum tanggal pengunduran dirinya.——————————————-
6. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila :————————-
a. kehilangan kewarganegaraan Indonesia;————————————
b. mengundurkan diri sesuai denagn ketentuan ayat 5 ;———————-.
c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undang yang berlaku;
d. meninggal dunia;—————————————————————
e. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.
————TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS ————-
—————————————-PASAL 15 —————————————
1. Dewan komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak
memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan –
atau yang dikuasai oleh Perseroandan berhak memeriksa semua ———–
pembukuan, surat dan alat bukti lainya, memerikasa dan mencocokkan —
keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk menetahui segala ——
tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.————————————
2. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan—
tentang segala hal yang dinyatakan oleh Dewan Komisaris.——————
3. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak
mempunyai seorangpun anggota Direksi maka untuk sementara —–
Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. Dalam hal ——
Demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan ——–
Sementara kepada seorang atau lebih diantara anggota Dewan Komisaris
atas tanggungan Dewan Komisaris.———————————————-
4. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan komisaris, segala tugas —–
dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota —-
Dewan Komisaris dalam anggaran dasar ini berlaku pula baginya.———.
————————–RAPAT DEWAN KOMISARIS ————————–
—————————————-PASAL 16 —————————————
Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mutatis mutandis berlaku
bagi rapat Dewan Komisaris.———————————————————-
—RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN—-
—————————————- PASAL 17 ————————————–
a. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga anggaran ——–
tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan,
sebelum tahun buku dimulai.——————————————————
b. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan —
paling lambat …… hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan ——-
datang.——————————————————————————–
c. tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai ——–
dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. Pada akhir bulan ———–
Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup. Untuk pertama kalinya
buku Perseroan dimulai pada tanggal dari akta pendirian ini dan ditutup—
Pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember ……………………………
d. Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya di kantor
Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham terhitung
sejak tanggal panggilan RUPS tahunan.—————————————–
———–PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN ———-
————————————-PASAL 18 ——————————————.
1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam —
neraca dan perhitungan laba rugi yang disahkan oleh RUPS tahunan dan
merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya –
yang ditentukan oleh RUPS tersebut.——————————————–
2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian -yang
tidak dapt ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan —
tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam —–
tahun buku selanjutnya perseroan dianggap tidak mendapat laba selama –
kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu –
itu belum sama sekali tertutup.—————————————————
————————-PENGGUNAAN CADANGAN —————————-
—————————————-PASAL 19 —————————————
1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai 20% (dua puluh
persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor hanya boleh
dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh ———–
cadangan lain. ———————————————————————–
2. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen),
RUPS dapat memutuskan agar jumlah kelebihannya digunakan bagi
keperluan Perseroan.—————————————————————-
3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum dipergunakan
untuk menutup kerugian dan kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) yang penggunaannya belum ditentukan oleh RUPS harus
dikelola oleh Direksi dengan cara yang tepat menurut pertimbangan
Direksi, setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris dan
memperhatikan peraturan perundang-undangan agar memperoleh laba.—-
——————————–KETENTUAN PENUTUP ————————–
——————————————PASAL 20 ————————————-
-Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar
ini, akan diputus dalam RUPS.——————————————————–
Akhrinya, para penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana
tersebut di atas menerangkan bahwa :————————————————
1. Untuk pertama kalinya telah diambil bagian dan disetor penuh dengan
uang tunai melalui kas Perseroan sejumlah ……… saham atau
seluruhnya dengan nilai nominal Rp……… yaitu oleh para pendiri :
– Tuan ………..
tersebut, sejumlah ……. saham
dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp………
– PT………..
tersebut sejumlah …….. saham
dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp……..
– sehingga seluruhnya berjumlah …… saham
– dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp………
2. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 8 dan Pasal 11 Anggaran
Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan anggota Direksi dan
Komisaris, telah diangkat sebagai …….
– Direktur Utama : tuan
lahir di
pada tanggal
swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat
tinggal di
.
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor
.
– Direktur : tuan
lahir di
pada tanggal
swasta,WargaNegaraIndonesia, bertempat
tinggal di
.
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor
.
– Komisaris Utama : tuan
lahir di
pada tanggal.swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat
tinggal di
.
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor
.
– Komisaris : tuan
lahir di
pada tanggal
swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat
tinggal di
.
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor
.
Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut telah
diterima oleh masing-masing yang bersangkutan.——————————
-Akta ini diselesaikan pada pukul WIB (
Waktu Indonesia bagian barat).—————————-
-Para penghadap saya, Notaris kenal.————————————————
—————————— DEMIKIANLAH AKTA INI ————————
-Dibuat dan diresmikan di ………………………. pada hari, tanggal dan jam
sebagaimana disebutkan pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh :——
1..2.
keduanya pegawai Kantor Notaris dan bertempat tinggal berturut-turut di
………….. dan di ……………..sebagai saksi-saksi.——————————-
-Segera setelah saya, Notaris bacakan akta ini kepada Para penghadap dan
saksi-saksi, maka akta ini ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi
dan saya, Notaris.————————————————————————
-Dibuat
*****
C:\my doc\idp\uupt\draft akta pt.

Posted by: narulita08 | June 6, 2009

The Long and Winding NOTARIES road!

Mudah-mudahan sebentar lagi, jalan panjang dan berangin bagi candidat notaris Indonesia segera berakhir. Diawali masa stagnasi dengan terseretnya Perkara SISMINBAKUM dari Departemen tuduh menuduh (Malaysian version) alias Hukum & HAM Indonesia, Justru jauh dari titik terang yang cukup memadai untuk dirujuk bagi para candidat, kapankah plang idaman selaku Notaris terpasang didepan kantor mereka? Belum lagi partai tambahan untuk menjadi Pejabat Pembuat Akta Tanah yang ibaratnya harus naik ring tinju disasana BPN dengan menantang kolega terbaikanya yaitu IPPAT, dan menurut kabar terakhir sedang dirancang program tersendiri yang tidak kalah rumit, panjang dan banyak biaya untuk menjadi seorang Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Jalan masih terentang lebar dan harapan belum mati, maka pilihan jalan yang terang dan cepat demi memperoleh kepastian bagaimana dapat tercapainya tujuan diatas, dari beberapa candidat di wilayah Jawa-Timur sekitar bulan Oktober tahun 2008, pernah berinisiatif untuk menggalang dukungan yang hasilnya lebih dari 200orang candidat telah terkumpul data pribadinya hanya dalam kurun waktu 1 minggu, ternyata banyak juga yang berdomisili di daerah Indonesia bagian Timur.

Data awal dari rekan-rekan senasib ini seolah ingin mencontohkan hipotesa general bahwa suatu kondisi yang dinamakan “ketertinggalan wilayah” di Indonesia ternyata hambatan utamanya justru datang dari system dan birokrasi itu sendiri. Ketertinggalan disini bukan hanya di intip melalui kalkulasi perekonomian namun akan menjadi lebih gawat jika ketertinggalan suatu daerah porsinya lebih banyak dibidang kepastian hukum, mengingat salah satu fungsi notaris dalam pelayanannya agar masyarakat dapat memperoleh kepastian dan hak-hak hukumnya. Tidak sedikit persengketaan muncul di tengah masyarakat karena mereka tidak mengetahui sejauhmana hak-hak hukum positip yang dimilikinya secara obyektif tanpa memihak.

Mengkritisi keadaan ini, berarti ada yang carut-marut dalam system hukum, bukannya menuduh kalau saja hal ini lebih ditujukan kepada posisi regulatornya /pemerintah serta badan yang menaungi profesi Notaris. dimana focus masalahnya adalah system pengangkatan seorang Notaris yang terkesan lamban bahkan ada yang menduga sebuah kesengajaan. Benarkah kelambanan ini dikarenakan adanya dua fungsi jabatan yang berbeda pada diri seorang Notaris,. yaitu selaku Notaris dan selaku selaku PPAT, sehingga prosesnya akan melibatkan dua instansi pemerintahan dengan demikian logika mudahnya ada dua rantai birokrasi, namun problem yang lebih menggiriskan adanya dugaan pratek penentangan terhadap hukum ditubuh birokrasi. Argumentasinya adalah, Jika ada dua macam jabatan pada seorang notaries berarti hal ini dengan sendirinya akan menafikkan pasal 15 ayat 2 huruf f Undang Undang tentang Jabatan Notaris No.30 tahun 2004, yang secara eksplisit menjelaskan fungsi seorang notaries adalah include dengan kewenangannya sebagai pejabat untuk tugas yang berkenaan dengan pembuatan akta-akta pertanahan, Namun dugaan ini perlu dikaji serta dibicarakan dalam forum yang lebih komprehensif serta sifat keterwakilan dari semua pihak yang terkait, apakah jalan panjang ini akan diakhiri dengan mengagendakan peyelesaian politik melalui badan legislative di periode mendatang ataukah melangkah ke Mahkamah Konstitusi, semoga!!
by Wahyu Narulita, SH,M.Kn
Alumnus Magister Kenotariatan UNAIR

Posted by: narulita08 | April 26, 2009

INFO GRESS

4 ALL friends, yg pengen nambah ilmu seputar dunia bursa efek/saham bisa ikutan pelatihan singkat di BURSA EFEK INDONESIA, jl Tegalsari SUROBOYO telp 031-5340888, miss contact Evie. cuma 2 lembar fotocopy KTP..gratis boo!!!!

Older Posts »

Categories